Burkina Faso: Pemerintah membentuk Inspektorat Jenderal Sumber Daya Manusia.

Pemerintah Burkina Faso bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap manajemen personalia administrasi publik. Dalam rapat pada hari Kamis, 17 September 2026, di bawah kepemimpinan Kapten Ibrahim Traoré, Dewan Menteri mengadopsi dekrit yang menetapkan dan mengatur Inspektorat Jenderal Sumber Daya Manusia.
Struktur baru ini akan memiliki misi khusus untuk mengaudit dan mengendalikan pengelolaan sumber daya manusia Negara, termasuk agen yang ditempatkan di lembaga dan struktur publik lainnya.

Menurut Menteri Pelayanan Publik, Mathias Traoré, keputusan ini diambil menyusul diagnosis yang dilakukan pada tahun 2025 oleh Komisi Pengaturan Disfungsi (CRD) mengenai kinerja Administrasi Publik.
Menteri menjelaskan bahwa disfungsi yang teridentifikasi tidak dapat sepenuhnya diatasi oleh dewan disiplin yang ada. Oleh karena itu, pemerintah bermaksud untuk membentuk mekanisme lintas sektoral untuk mendapatkan visibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan personel negara.

Secara konkret, Inspektorat Jenderal Sumber Daya Manusia harus memungkinkan untuk menentukan secara tepat jumlah staf Administrasi Publik, mengontrol penggunaan tenaga kerja dan memeriksa imbalan yang dibayarkan kepada mereka.
Tujuan yang dinyatakan juga adalah untuk mengendalikan ukuran tenaga kerja negara dengan lebih baik dan, akibatnya, beban gaji.

Bagi Mathias Traoré, pembentukan struktur ini merupakan bagian dari keinginan untuk mentransformasi administrasi publik dan menanggapi orientasi Revolusi Progresif Populer (RPP).

Djamila Kambou