Niger: Niamey mengecam Uni Eropa setelah mengkritik perjanjian keamanan dengan Aljazair.

Pemerintah Niger dengan tegas menolak kekhawatiran Uni Eropa (UE) terkait perjanjian kerja sama keamanan yang disepakati dengan Aljazair, dan mengecamnya sebagai campur tangan dalam urusan internal negara tersebut. Sebagai tanggapan, pelaksana tugas kuasa usaha delegasi Uni Eropa untuk Niger, Olaï Voionmaa, dipanggil pada hari Senin, 9 November 2026, ke kantor Perdana Menteri Ali Lamine Zeine.

Pemanggilan ini bermula dari pernyataan yang dibuat oleh juru bicara Komisi Eropa, Anouar El Anouni, pada tanggal 30 Oktober. Ia meminta klarifikasi mengenai dasar hukum perjanjian ekonomi dan keamanan antara Niamey dan Aljir, yang khususnya mengatur penempatan pasukan Aljazair di wilayah Niger.

Dalam pernyataan yang dibacakan di televisi nasional, otoritas Niger menggambarkan pernyataan tersebut sebagai "merendahkan dan tidak dapat diterima." Mereka juga mengecam apa yang mereka anggap sebagai sikap Uni Eropa yang terus-menerus mempertanyakan pilihan kedaulatan negara-negara Afrika.
"Niger tidak memerlukan izin dari Brussel untuk menjalankan kedaulatannya," tegas pemerintah, seraya mengklaim bahwa mereka tidak menerima arahan dari negara atau lembaga mana pun.

Niamey mempertanyakan, khususnya, legitimasi Uni Eropa untuk menuntut penjelasan tentang perjanjian yang disepakati secara bebas antara dua negara berdaulat yang berbagi perbatasan dan kepentingan bersama dalam hal keamanan, stabilitas, dan pembangunan.
Bagi pihak berwenang Niger, sikap Eropa ini mencerminkan ketidaksesuaian antara retorika Brussel tentang mempertimbangkan realitas Sahel dan sikapnya terhadap keputusan kedaulatan negara-negara di kawasan tersebut.
Mereka kini menuntut klarifikasi atas "campur tangan yang berulang dan menyinggung" ini.

Sebagai pengingat, Parlemen Aljazair pada tanggal 25 Oktober 2026 menyetujui keputusan Presiden Abdelmadjid Tebboune yang mengizinkan pengerahan unit militer ke Niger, atas permintaan pemerintah Niger. Pengerahan ini bertujuan khususnya untuk melindungi kepentingan energi dan ekonomi yang dimiliki bersama oleh kedua negara.

Djamila Kambou