Guinea-Bissau: Militer sedikit melonggarkan cengkeramannya pada partai-partai politik.

Partai-partai politik Guinea-Bissau akan dapat melanjutkan beberapa aktivitas mereka mulai 24 November 2026, setelah hampir setahun ditangguhkan menyusul kudeta pada 26 November 2025. Otoritas militer mengizinkan pertemuan internal, konsultasi, serta majelis dan kongres, tetapi tetap mempertahankan larangan demonstrasi publik.

Keputusan ini diumumkan dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada awal November oleh Komando Tinggi Militer untuk Pemulihan Keamanan Nasional dan Ketertiban Umum. Pengaktifan kembali kegiatan tetap tunduk pada beberapa syarat: pertemuan harus berlangsung di lokasi yang telah ditentukan, dan para pemimpin partai harus memberitahu pihak berwenang terkait.

Militer juga menyerukan kepada para aktor politik untuk menghormati hukum dan pedoman keamanan negara. Mereka memperingatkan terhadap setiap inisiatif yang berpotensi memprovokasi kekerasan, membangkitkan tribalisme, atau mendorong bentrokan.

Untuk membenarkan pelonggaran ini, otoritas militer mengutip perbaikan situasi keamanan serta kebutuhan untuk memungkinkan organisasi politik melanjutkan operasi sebagian.

Namun, pawai, pertemuan, parade, dan kegiatan publik lainnya tetap dilarang. Komando Tinggi meyakini bahwa kegiatan-kegiatan ini dapat mengancam keamanan nasional dan ketertiban umum.

Djamila Kambou.